permendagri pengelolaan barang milik daerah. 2014 No. permendagri pengelolaan barang milik daerah

Permendagri no. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. PERATURANPEDIA. Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dengan sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 2021. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang. Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. Surat Bupati Nomor. Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008. Sampah. Dengan Hormat. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. ABSTRAK PERATURAN. *Kementerian Dalam Negeri, Publisher:Jakarta : Cipta Media. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. bahwa berdasarkanpe rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. Lokasi. Materi Pelatihan. Permendagri No. Halaman ini. 33 Tahun 2010. Kamis, 26 Agustus 2021 | 27901 kali. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 sampai dengan 34. INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH . 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan bmd; slideshow 6292658 by cytheria-zenonSementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,. Perubahan yang terjadi antara lain dalam bab pengaturan penggolongan aset tetap. 33/PMK. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang. menetetapkan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD); dan 2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Derah (BMD). Pasaman. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D • Permendagri No. Pengelolaan barang milik daerah menurut Permendagri 17 Tahun 2007 pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi perencanaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017 . Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,. Melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, diharapkan pengelolaan barang milik daerah dapat menjadi lebih baik dan terarah. Keputusan Mendagri. Demikian tentang Permendagri 24 tahun 2020 Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah. (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). 2018, Barang Milik Daerah. ABSTRAK: Bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain, Permenkeu RI 123/PMK. TENTANG. Leysandri, SH mengatakan bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik, diperlukan adanya kesamaan persepsi. / /BPKAD-V/ /2021 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah; 5. 27 Tahun 2014, PMK No. d. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. L. KENARI 51 inspektorat. jogjakota. undip. kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. Bertempat di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • PP No. 13. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. id: 43 hlm. barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang. Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah. 17, kemendagri. barang milik daerah yang berasal. Kementerian Dalam Negeri. Permendagri 19 Tahun 2016. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2013. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2016. 7. Pelaporan Barang Milik Daerah. 7) b) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 19 2 PP No. ABSTRAK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga perlu dilakukan perubahan. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangebean, 2002:36): 1. . Permendagri No. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Download as a PDF or view online for free. Journal Of Social Research 1 (11):144-149. Pengadaan; c. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Download to read offline. daerah yang berada dalam penguasaannya. Tahun. Barang milik daerah adalah peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan BMD), yaitu:5 a. 2019 No. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya 10. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. PERMASALAHAN Tulisan hukum ini akan membahas pengelolaan keuangan BLUD dan fleksibilitas pengelolaannya berdasarkan struktur anggaran BLUD,. Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5. inisiatifPenggunaBarang; 26Ibid, Pasal 241. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi sesuai Permendagri No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan. 1) Penetapan status pengguna barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, adalah:6) a) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan. 28Ibid, Pasal 243. Pasal 45. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian disusul dengan Permendagri No. E. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 15. Dasar hukum penyusunan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang. Barang-barang milik Daerah merupakan Asset yang dimiliki oleh Daerah, Pengelolaannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007: Permendagri. PERMENDAGRI No. Aset bergerak, misalnya. 5 553 100 LP. 2014; Per. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. Kementerian Keuangan . menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS; dan m. Pengguna barang dapat mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat: [12] pertimbangan dan alasan penghapusan; dan. Permendagri no. 3K views • 20 slidesSewa BMN dan untuk BMD diatur dalam Permendagri No. Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tanggal Pengundangan. Updated Thu, 07-Sep-2023. PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam rangka penguatan peran pejabat pengelola barang milik daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor. 23, 2012 • 0 likes • 20,294 views. 2 operasional pemerintahan. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Dearah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. id : 27 hlm. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah 9. Pengalihan aset dari pemda kabupaten/kota ke provinsiprinsipnya dapat dipersamakan dengan cara hibah. Bahasa Indonesia. 19/2016). 3. 164, 2019 KEMENDAGRI. 4 Pasal 1 angka 41 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 06 Mei 2004 Sumber. Berlaku. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), dinyatakan bahwa Daftar Barang disajikan dalam bentuk: a) Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang; b) Daftar BMD pada Pengguna Barang; c) Daflar BMD pada Pengelola Barang; dan d) Daftar BMD provinsi. pengelolaan barang milik daerah. go. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang digelarkan BPKAD Medan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN,. Info Bimtek/ Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sistem Manajemen Aset dan Mekanisme Pertanggungjawabannya Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sistem ManajemenMengetahui Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah; Selamat Belajar! + View more. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. TBN = Tambahan Berita Negara. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri No. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pasal 511 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. II. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD),. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milikPengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan. id : 294 Hlm. 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan disusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan BMN/D. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. 28. Sengketa Barang Milik Daerah: 20. go. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. 3. Judul Asli: permendagri-17-2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman (Juknis) Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 164, 2019 KEMENDAGRI. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. pdf ] (2766) LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2016 [ 379_2. 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E); 45. INFOASN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Tentang. Negara UU No. 3K views • 113 slides Pp 27 2014 pengelolaan BMN bajelabulau 960 views • 113 slides PP Nomor 28 Tahun 2020. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Disamping itu pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan,Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah by ekamahmudi. Nomor: 19: Judul: Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah: T. Unduh dokumen resmi ini dalam format pdf untuk mengetahui lebih lanjut tentang ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Berlangganan Pro.